DENPASAR – Ida Pandita Mpu Brahmananda (Prof. Dr. I Gede Pitana) menyerukan pentingnya melakukan revitalisasi dan reinterpretasi terhadap konsep Pariwisata Budaya Bali. Menurutnya, Bali saat ini tidak sedang baik-baik saja.
“Bali bukan lagi Bali yang dulu. Overtourism, tekanan terhadap lahan pertanian, serta komersialisasi budaya telah menggerus nilai-nilai lokal yang menjadi dasar pariwisata budaya,” ujarnya dalam Pasamuhan Alit Kebudayaan Bali (PAKB) 2025 di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Rabu (22/10/2025).
Ida Pandita menyoroti bahwa sejak era Master Plan SCETO 1974, konsep Pariwisata Budaya sejatinya dirancang sebagai sistem yang terkendali — menjaga keseimbangan antara budaya, sosial, dan lingkungan. Prinsip dasarnya sederhana: “Don’t change Bali, let Bali change the visitors.”
Pembangunan Lepas Kendali
Namun, seiring desentralisasi dan perkembangan industri, arah pembangunan pariwisata kian lepas kendali. “Pusat pertumbuhan terkonsentrasi di Bali Selatan, sementara wilayah lain tertinggal. Terjadi komersialisasi budaya dan tekanan sosial akibat migrasi dari luar Bali,” jelas Prof. I Gede Pitana.
Dalam paparannya, Ida Pandita menelusuri evolusi regulasi pariwisata Bali, mulai dari Perda 3/1974, 3/1991, 2/2012, hingga Perda 5/2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali. Semua dokumen tersebut konsisten menegaskan bahwa Bali mengusung Pariwisata Budaya yang berlandaskan Tri Hita Karana dan Sad Kerthi.
Tolak Dikotomi Budaya dan Pariwisata
Ida Pandita Mpu Brahmananda mengkritik pola pikir dikotomis yang kerap memosisikan budaya dan pariwisata sebagai dua entitas yang saling bertentangan. Ia mengusulkan pendekatan holistik-integralistik dengan analogi pohon: akar (adat dan agama), batang (kehidupan sosial budaya), dan buah (kreasi seni dan pariwisata).
“Pariwisata dan budaya tidak semestinya saling meniadakan, melainkan saling menghidupi. Pariwisata budaya justru bisa menjadi sarana pelestarian warisan budaya, jika dikelola dengan nilai dan taksu Bali,” tegasnya.
Sebagai penutup, Ida Pandita menegaskan bahwa untuk mencapai pariwisata Bali yang berkualitas, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat lokal, diperlukan tata kelola berbasis pulau. “Sudah saatnya Bali kembali pada konsep one island, one management — satu kesatuan wilayah, satu pola, satu tata kelola,” tandasnya. (dbc)
