NUSA DUA – Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno, menyatakan para delegasi yang hadir dalam Tourism Ministerial Meeting 2022 telah mencapai konsensus dukung “G20 Bali Guideline”. Sebuah kesepakatan yang akan menjadi sebagai panduan bagi negara anggota G20 hingga organisasi internasional dalam mendorong pemulihan pariwisata global.
Sandiaga menyampaikan, Bali Guidelines adalah kesepakatan dokumen yang sangat fundamental dalam kebangkitan sektor pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui penguatan komunitas dan UMKM sebagai agen transformasi pariwisata. “Astungkara, alhamdulillah kita menyepakati Bali Guidelines,” ujarnya dalam Press Conference of the Ministers of G20 Member States, Senin (26/9/2022) di Grand Hyatt Bali, Nusa Dua, Badung.
Yang sangat menarik dari pembahasan TMM itu, kata Sandiaga, adalah mengenai lapangan kerja. “Bagaimana lapangan kerja di sektor pariwisata itu bukan hanya lapangan kerja yang memberdayakan, tapi lapangan kerja itu harus berkualitas, harus lapangan kerja yang baik, yang memberikan peningkatan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Kegiatan TMM dihadiri oleh 150 delegasi dari 35 perwakilan meliputi negara-negara anggota G20, negara tamu, dan organisasi internasional. Menparekraf melanjutkan, G20 Bali Guideline akan dibawa pada saat puncak acara KTT G20 pada 15-16 November 2022 untuk ditindaklanjuti. Dan akan diteruskan pada G20 berikutnya yang diketuai oleh India.
Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf, Frans Teguh, menambahkan sesuai dengan yang disampaikan Menparekraf bahwa G20 Bali Guideline adalah satu dokumen penting yang akan menjadi acuan bagi negara-negara G20. Untuk ke depannya, itu akan diadopsi lalu dikembangkan sesuai dengan kewenangan masing-masing negara.
“Di dalam pedoman ini kita juga meng-engaged perhatian kita kepada pengembangan pulau-pulau kecil termasuk juga desa wisata. Saya kira itu frame yang menjadi butir atau sumbangan konkret dari Indonesia sebagai Presidensi di tahun 2022,” ujar Frans.
Lima Rencana Aksi
Bali Guideline berisikan lima rencana aksi yang sebelumnya telah dibahas pada The 1st and 2nd Tourism Working Group selama lebih dari satu tahun bekerja sama dengan negara-negara anggota G20 dan UNWTO. Lima line of action ini meliputi, pertama, human capital yang berkaitan dengan pekerjaan, skills, entrepreneurship, dan edukasi. Juga terkait bagaimana SDM pariwisata mampu melihat kebutuhan dan keinginan pasar, menciptakan lapangan kerja baru, dan mampu menghadirkan nilai tambah dari produk atau jasa mereka.
Kedua, inovasi, digitalisasi, dan ekonomi kreatif. Fokus pada bagaimana masyarakat mampu lebih inovatif, kreatif, dan adaptif dalam memasuki tatanan ekosistem ekonomi digital, supaya pelaku ekonomi kreatif ini dapat menjangkau pasar yang lebih luas.
Ketiga, women and youth empowerment. Dimana pemberdayaan perempuan dan generasi muda memiliki peran penting dalam kepulihan dan ketahanan masa depan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Perhatian kita kepada kaum muda dan perempuan di sektor pariwisata betul-betul harus mampu memberikan kesempatan kepada generasi milenial dan juga perempuan. Karena data statistik menunjukkan lebih dari 45 persen tenaga kerja di sektor pariwisata didominasi oleh kaum perempuan, dan ini saya kira peluang yang sangat penting,” kata Frans.
Keempat, climate action, biodiversity conservations, dan circular economy. Dimana penggunaan energi, tanah, air, dan sumber daya makanan pada sektor pariwisata dapat mengurangi emisi karbon.
“Kerangka kita ini dapat memperkuat rencana aksi lingkungan dan konservasi. Jadi ini sebenarnya sejalan dengan visi Indonesia dalam mendorong pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan terutama juga dengan pengembangan desa-desa wisata kita,” ujar Frans.
Kelima, kerangka kebijakan, tata kelola, dan investasi, dengan fokus membuat kebijakan dan langkah-langkah pariwisata yang lebih holistik guna mendukung empat pilar line of action. “Kita harapkan ini sekaligus bisa memperkuat dorongan kita bahwa Indonesia bersama-sama negara-negara G20 memiliki keberpihakan yang kuat untuk memfokuskan masyarakat sebagai pilar penting dalam pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif,” katanya. (dbc)
