DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026).
Dalam pertemuan strategis tersebut, Gubernur Koster mendorong peningkatan alokasi dukungan Pemerintah Pusat melalui skema Transfer ke Daerah (TKD) dan APBN. Hal ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis sekaligus memperkuat transformasi perekonomian Bali agar tidak lagi bergantung pada satu sektor semata.
Gubernur Koster menekankan bahwa pengerjaan infrastruktur merupakan fondasi utama dalam memperkuat enam sektor unggulan daerah, meliputi pertanian, kelautan dan perikanan, industri, IKM/UMKM dan koperasi, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata.
“Penguatan enam sektor unggulan ini diarahkan untuk membangun struktur perekonomian Bali yang seimbang, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur juga akan membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Bali Selatan,” ujar Koster.
Lebih jauh, Koster menjelaskan bahwa pembangunan Bali memiliki karakteristik khusus dengan konsep “1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola” yang mengintegrasikan alam, manusia, dan kebudayaan. Oleh karena itu, pengalokasian anggaran pembangunan daerah tidak bisa hanya dihitung berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk semata, melainkan harus memperhitungkan beban Bali sebagai destinasi pariwisata internasional.
Tercatat sepanjang tahun 2025, Bali menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan, yang terdiri atas 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik. Pada tahun 2024, Bali bahkan menyumbang devisa pariwisata sekitar Rp176 triliun, atau setara dengan 55 persen dari total devisa pariwisata nasional.
Dengan kontribusi besar tersebut, Bali membutuhkan dukungan infrastruktur dasar yang andal, mulai dari jaringan jalan, transportasi publik, ketersediaan air bersih, pengolahan sampah hulu-hilir, energi bersih, hingga pelabuhan logistik.
Beberapa proyek infrastruktur strategis yang didorong Koster untuk didanai APBN antara lain:
Aksesibilitas dan Jalan: Konektivitas Singaraja–Mengwi, Jalan Lingkar Bali, Jalur Klungkung–Karangasem, Karangasem–Buleleng, serta konektivitas Nusa Penida dan Nusa Ceningan–Nusa Lembongan.
Pelabuhan dan Logistik: Pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa.
Air Bersih dan Sumber Daya Air: Optimalisasi SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan, dan Bendungan Titab.
Fasilitas Umum: Sistem pengelolaan sampah berbasis hulu-hilir, pengembangan energi bersih, dan penguatan transportasi publik.
“Aktivitas ekonomi tidak boleh hanya terkonsentrasi di Bali Selatan. Wilayah Bali Utara, Timur, Tengah, dan Barat harus tumbuh sesuai potensi unggulannya masing-masing agar manfaat pembangunan dirasakan merata oleh seluruh masyarakat,” tegas Koster.
Mengenai pariwisata, Koster menegaskan bahwa orientasi pembangunan pariwisata Bali saat ini bukan lagi semata-mata mengejar kuantitas angka kunjungan, melainkan mewujudkan pariwisata yang berkualitas, bermartabat, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi, masukan, dan rekomendasi daerah terkait kebijakan penerimaan serta pengalokasian dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN.
Pihaknya memberikan apresiasi atas pemaparan komprehensif mengenai potensi, karakteristik, serta tantangan pembangunan Bali. Banggar DPR RI berkomitmen memperhitungkan peran krusial Bali sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional demi mewujudkan pembangunan daerah yang mandiri dan berkelanjutan. (dbc)
