BANGLI – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyerahkan 47 sertifikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diperuntukkan bagi perorangan, pura, dan masyarakat adat setempat di Kabupaten Bangli, Bali, Rabu 24 Mei 2023.
“Sebaiknya tidak menjual tanahnya karena tanah ini adalah tanah leluhur yang harus dijaga. Apabila terpaksa, lebih baik memberi HGB (Hak Guna Bangunan) di atas Sertifikat Hak Milik. Sehingga, masyarakat akan tetap mendapat haknya dan menjaga tanah karena ini tanah leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN saat penyerahan sertifikat tanah.
Hadi mengatakan, Kementerian ATR/BPN mendorong seluruh tanah bagi kegiatan ekonomi yang dalam hal ini sawah dan pekarangan, tanah untuk tempat tinggal, aset pemerintah daerah, serta rumah ibadah, termasuk pura agar segera terdaftar melalui PTSL.
“Sertifikasi kegiatan ibadah maupun untuk kegiatan ekonomi ini harus selesai. Saya harapkan Bapak/Ibu apabila ada permasalahan terkait dengan tanah khususnya tempat ibadah, kami persilakan untuk melapor ke Kakantah (Kepala Kantor Pertanahan) dan Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah BPN) untuk segera disertipikasi,” katanya.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, pendaftaran tanah melalui program PTSL di Bali totalnya sebanyak 1.922.998 bidang. Sementara itu, secara spesifik untuk Kabupaten Bangli, estimasi jumlah bidangnya adalah 109.129 dengan total yang sudah terdaftar sebanyak 93,40 perse , yakni 101.968 bidang. Dengan demikian, kemungkinan konflik dan tumpang tindih sangat kecil. Hal ini juga diharap bisa menutup ruang gerak mafia tanah.
Hadi berharap kedatangannya kali ini dapat membantu penyelesaian masalah pertanahan di masyarakat dan ekonomi akan meningkat karena hak atas tanah menjadi hak ekonomi rakyat. Tak hanya itu, Kementerian ATR/BPN juga terus berupaya melindungi tanah-tanah tempat ibadah.
Pada kesempatan yang sama, Sekda Bangli, Ida Bagus Gede Giri Putra, menuturkan kegembiraannya atas program PTSL. Menurutnya, PTSL sangat penting karena menyangkut hak-hak masyarakat, termasuk hak ekonomi masyarakat. “Saya katakan PTSL ini gratis Pak di Bali, saya jamin. Kemudian PTSL juga reformasi di tubuh BPN sudah luar biasa,” katanya. (dbc)
