BULELENG – Menjaga ketersediaan pangan merupakan salah satu langkah konkret yang diambil Pemkab Buleleng, baik dalam menekan laju inflasi maupun dalam tahap transisi pemulihan pascapandemi.
Sejalan dengan itu Pemkab Buleleng melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Buleleng melakukan berbagai upaya dalam mengatasi situasi tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan, dengan selalu menyediakan ketersediaan pangan, cadangan pangan, pemantauan harga, distribusi stok pangan serta peningkatan produksi di sektor perikanan.
Kepala DKPP Buleleng, I Gede Putra Aryana, saat dikonfirmasi, Selasa (10/1/2023) menegaskan untuk ketersediaan pangan di Kabupaten Buleleng dipastikan aman. Hal itu didasarkan atas program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) tahun ini, di mana pemerintah berhasil merealisasikan 11,3 ton beras sebagai antisipasi pangan untuk kebutuhan mendesak ke depannya.
Aryana menegaskan, program CPPD ini adalah hasil eksekusi dari pemerintah daerah atas Perda Nomor 8 Tahun 2021. Di mana cadangan beras ini akan digunakan apabila ada kebutuhan mendesak terkait kurangnya pasokan pangan. Namun untuk di Kabupaten Buleleng sampai bulan ini ketersediaan pangan masih terkendali.
“Saya tegaskan bersama ketersediaan pangan di Buleleng masih terjaga dan CPPD itu masih belum didistribusikan sampai saat ini,” tegasnya.
Selain program CPPD, upaya yang dilakukan DKPP dalam menjaga dan menguatkan sistem ketahanan pangan di antaranya meliputi beberapa program keswasembadaan pangan dari beberapa kelompok binaannya. Mulai dari kelompok nelayan dengan program pemberian benih ikan dan kelompok wanita tani (KWT) tentang pekarangan pangan lestari (P2R).
Mantan Camat Busungbiu itu menjelaskan, dalam meningkatkan produksi di sektor perikanan, pihaknya programkan pemberian satu juta benih ikan nila kepada kelompok binaannya. Benih ikan itu akan ditebar di perairan umum, danau maupun dimasing-masing lahan kelompoknya. Program ini sangat diminati kelompoknya, karena tanpa sadar mampu menjaga ekosistem ikan saat cuaca ekstrem dan tidak bisa melaut. Hampir setiap minggunya ada kelompok yang mengajukan untuk ditebari benih ikan di perairannya.
“Kalau tidak ada restocking dari mana akan datangnya ikan di sana. Maka dari itu, kita targetkan untuk penuhi 1 juta benih ikan nila pada tahun ini,” ujar Aryana.
Berbeda dengan program benih ikan, program P2R justru mengajarkan kelompok binaannya bagaimana cara menanam pangan dipekarangannya, seperti sayuran, cabai dan tomat. Setiap kelompok diberikan pembinaan dan bantuan bibit, sehingga nantinya mampu menciptakan kebutuhan pangannya minimal dilingkungannya sendiri.
“Minimal bisa berswamsebada dilingkungannya sendiri ya. Kelompok KWT dan Nelayan akan kami ajak juga pada operasi pasar sehingga memberi dampak langsung dan juga tentunya mampu menekan inflasi,” tegasnya.
Sementara itu, akibat dampak kenaikan BBM, pihaknya telah merealisasikan bantuan sosial uang (BSU) kepada 553 nelayan yang tentunya sudah memenuhi kriteria persyaratan. BSU itu sudah dicairkan pada bulan Oktober lalu sampai akhir tahun ini selama 3 bulan ke depan.
Tidak kalah penting dari semua program itu, DKPP Buleleng bersama tim pengendali inflasi daerah senantiasa melakukan pengawasan rutin terkait ketersediaan dan harga pangan di beberapa pasar di Buleleng. Diharapkan stok beras dan minyak terjaga serta mencegah adanya penimbunan agar kasus awal bulan waktu lebaran tidak terulang lagi terkait kelangkaan minyak. (dbc)
