JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegur secara terbuka jajaran pemerintah daerah Bali, termasuk gubernur dan para bupati, terkait persoalan sampah yang dinilai sudah mencemari lingkungan dan mengancam keberlanjutan pariwisata nasional.
Presiden menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan dengan saling menyalahkan, melainkan harus dihadapi dengan kerja nyata dan kepemimpinan yang tegas.
“Penyelesaian masalah sampah, kita perlu kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi, kita tidak boleh menunggu. Karena itu, bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin,” tegas Presiden dalam taklimatnya pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 2 Februari 2026.
Presiden menyoroti secara khusus kondisi pantai-pantai di Bali yang dinilai telah mencoreng citra pariwisata Indonesia. Presiden mengungkapkan bahwa dirinya menerima langsung keluhan dari tokoh-tokoh luar negeri mengenai kondisi Bali yang makin kotor.
“Dia ngomong ke saya. Dia bilang, ‘Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice.’ Wah, tapi saya terima itu sebagai koreksi. Ini kita harus atasi bersama,’” ujar Presiden.
Presiden menyampaikan bahwa pariwisata merupakan sektor yang paling cepat menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun, sektor tersebut tidak akan bertahan apabila lingkungan, khususnya destinasi wisata unggulan seperti Bali, dibiarkan kumuh dan kotor.
“Ini maaf ya, gubernur, bupati-bupati dari Bali. Ini real, lho. Bali bulan Desember 2025. Ini Pantai Bali. Bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah?” kata Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden secara langsung meminta gubernur dan para kepala daerah di Bali untuk mengambil tanggung jawab penuh atas kebersihan lingkungan, termasuk melibatkan sekolah-sekolah dan masyarakat dalam kegiatan kerja bakti secara rutin.
Presiden menegaskan bahwa apabila pemerintah daerah tidak bergerak cepat, pemerintah pusat siap mengambil alih kepemimpinan penanganan sampah demi kepentingan rakyat. Presiden bahkan menyatakan akan mengerahkan TNI, Polri, BUMN, serta seluruh kementerian dan lembaga untuk terlibat langsung dalam kerja bakti massal.
“Kalau bupati dan gubernur tidak bisa, saya perintah Dandim, Danrem, saya perintahkan kau gerakan anak buahmu korve. Setiap hari atau setiap berapa hari, korve, korve, korve. Kepolisian, gerakan korve, korve, korve. Nanti dia bisa selamatkan,” tegas Presiden.
Menutup arahannya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia harus menyatakan perang terhadap sampah. Menurut Kepala Negara sampah bukan sekadar persoalan estetika, melainkan ancaman kesehatan publik dan potensi bencana lingkungan yang serius.
Pesan Presiden Prabowo tersebut menjadi peringatan keras sekaligus panggilan aksi bahwa pariwisata Indonesia hanya akan bertahan jika lingkungan dijaga, dan kepemimpinan harus hadir tegas, cepat, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (dbc)
