BULELENG – Menanggulangi inflasi dan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Pemkab Buleleng berencana memberikan stimulus kepada sektor transportasi umum.
Hal itu diungkapkan Sekda Buleleng, Gede Suyasa, usai mengikuti rapat virtual koordinasi terkait pengendalian inflasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat pada Senin, 5 September 2022, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Buleleng.
Dia mengatakan, Pemkab Buleleng akan menggunakan dana APBD sebanyak dua persen untuk digunakan sebagai biaya dalam sektor transportasi. Ini diharapkan mampu menekan inflasi di wilayah Buleleng. Meski demikian, dia mengaku masih akan mengkaji, mengingat Menteri Keuangan baru mengeluarkan Permenkeu terkait dengan penggunaan dana 2 persen.
“Di dalam 2 persen dana APBD itu akan digunakan untuk membiayai sektor transportasi. Tapi kami masih akan mengkaji, apakah itu dihitung, tadi ada beberapa yang kita baca di paparan itu untuk Triwulan 4. DAU berjalan sampai September, kan sekarang yang dihitung dua persen dari Triwulan 4, sehingga kami akan mengkalkulasi ada berapa,” jelas Suyasa.
Sekda mengatakan, stimulus itu diberikan dengan harapan dapat mendukung pasokan bahan pokok impor antar daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Swatantra dan Arga Nayottama. Dengan upaya itu sehingga nantinya bahan pokok yang didistribusikan ke seluruh pasar di Kabupaten Buleleng tidak terpengaruh dengan kenaikan harga BBM.
Dinas Perhubungan (Dishub) Buleleng juga akan turut dilibatkan untuk menambah armada angkut dengan skema sewa pakai. Selain itu, akan dipertimbangkan untuk memberikan stimulus kepada para ojek online (ojol) melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal itu dikarenakan belakangan ini ojol termasuk salah satu transportasi umum yang berperan penting di masyarakat.
Rencananya BLT akan dilaksanakan bersinergi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Suyasa menargetkan inflasi di Buleleng tidak melebihi angka 4,5 persen, bahkan diharapkan dapat turun hingga di angka sekitar 2,5 persen.
“Nanti akan kami lihat, apakah ojol masuk di dalam daftar BLT di Kemensos atau tidak. Jika tidak, maka nanti akan dilimpahkan ke Kabupaten, jadi Pusat dan Daerah nantinya akan saling menguatkan,” pungkas Suyasa.
Sebelumnya, pengumuman kenaikan BBM disampaikan pemerintah Sabtu, 3 September 2022. BBM subsidi yang mengalami kenaikan antara Pertalite semula yang harganya Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, Pertamax (Ron 92) yang semula Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter, dan solar biasa yang semula harganya Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter.
BBM non subsidi yang mengalami penurunan antara lain Pertamax Turbo (RON 98) dari Rp17.900 per liter turun menjadi Rp15.900 per liter, BBM Pertamina Dex (CN 53) dari Rp18.900 per liter turun menjadi Rp17.400 per liter, dan BBM Dexlite (CN 51) dari Rp17.800 per liter turun menjadi Rp17.100 per liter. (dbc)
